Anggota DPRD Sumsel termuda ini menuturkan, menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan pemerintah untuk gabah atau beras ditetapkan bahwa HPP (Harga Pokok Pembelian) pembelian Pemerintah di Gudang Bulog adalah Rp 8.300,- per Kg.
“Saya kira jelas negara harus hadir. Daripada memenuhi stok cadangan pangan nasional melalui impor yang digadang-gadang akan dilakukan sebesar 1 juta ton, maka saat ini lebih baik menyerap beras petani lokal kita yang sedang panen raya dan harganya jatuh,” tegasnya.
Lebih lanjut Anggota DPRD Sumsel Komisi dua ini berkomitmen akan mendorong Pemda (Kabupaten & Provinsi) untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan BULOG untuk menyerap hasil petani OKU Timur.
“Kita ketahui bersama bahwa saat ini harga beras di tingkat petani berkisar di angka Rp 6.500,- s.d. Rp 7.000,- per Kg, sangat murah. Bulog harus membuka keran pengadaan sebesar-besarnya untuk menyerap beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP), tentu saja dengan memperhatikan kualitas dan SOP yang berlaku. Saya kira kualitas beras petani kita ini cukup baik dan mampu memenuhi kriteria persyaratan pengadaan yang ditetapkan oleh Bulog.
Masih menurut Shofix, Bulog memang menghadapi dilema, artinya Bulog menjadi garda terdepan penyerapan hasil pertanian akan tetapi tidak mempunyai kanal penyaluran berasnya.Jadi insan Bulog ini berfikir, nyerap banyak – banyak berasnya mau dikemanakan?.
“Kita ketahui bersama sekarang program Raskin/Rastra sudah tidak ada. Program Sembako BPNT pun tidak murni penugasan nya ke Bulog. Oleh karena itu perlu adanya sinergitas antara Pemda dan Bulog untuk menyerap hasil petani dan memikirkan output dari hasil penyerapan beras tersebut, apakah disalurkan untuk program Beras ASN, Bantuan Beras Daerah, atau untuk TNI/Polri di wilayah masing-masing,” pungkasnya.
