Ia juga menyinggung pentingnya menjaga kearifan lokal yang selama ini telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Lahat.
Di tengah polemik ini, Bursah mengingatkan agar para pemangku kepentingan tidak terjebak dalam narasi yang melemahkan pembangunan.
Ia justru mengajak semua pihak, termasuk legislatif, untuk menunjukkan sikap konstruktif.
“Kalau ingin kritik, silakan. Tapi jangan sampai merendahkan program yang jelas-jelas untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya lagi.
Sementara itu, Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih, turut memperkuat pernyataan dengan menegaskan bahwa sektor perikanan merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional yang sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto.
“Ini bukan sekadar program daerah. Pengembangan pangan hewani seperti ikan juga masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN), jadi jelas arahnya,” ujarnya.
Di tengah ketegangan ini, masyarakat berharap polemik tidak berujung konflik berkepanjangan. Justru, momentum ini diharapkan menjadi tamparan bagi para elit politik untuk lebih fokus pada kerja nyata dibanding retorika yang memicu kontroversi.
Dengan potensi alam yang melimpah, Pemerintah Kabupaten Lahat optimistis program tebat mampu menjadi tulang punggung ekonomi baru—asal tidak terus dijadikan bahan sindiran politik yang kontraproduktif. (SMSI Lahat)
