Onews-id.com (Palembang)-Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Sumatera Selatan belum membuka kartu politiknya secara terbuka menjelang Pemilu 2029. Meski mengakui memiliki target politik, KAHMI Sumsel memilih menahan langkah dan menunggu momentum yang dinilai paling menguntungkan.
“Target politik pasti ada. KAHMI paham betul dengan politik. Tinggal menunggu kapan tanggal mainnya,” ujar Ketua Umum MW KAHMI Sumsel, H Muhammad Joncik, saat Diskusi Publik dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) KAHMI Sumsel 2025 di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, Jumat (13/12/2025).
Pernyataan itu menegaskan posisi KAHMI sebagai kekuatan sosial-politik yang memilih bergerak taktis, alih-alih reaktif, di tengah dinamika nasional pasca-putusan Mahkamah Konstitusi terkait desain Pemilu.
Diskusi publik yang digelar sebelum Rakorwil secara khusus membedah Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Isu ini dinilai krusial karena berpotensi mengubah peta kontestasi politik 2029.
Pemilu Nasional mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, serta DPD RI. Sementara Pemilu Daerah meliputi pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD. Menurut Joncik, desain baru ini membuka ruang strategi yang lebih luas bagi organisasi kader seperti KAHMI.
“Diskusi ini penting sebagai bahan baca politik. Jangan sampai kader masuk gelanggang tanpa memahami medan,” kata Joncik.
