Diskusi menghadirkan akademisi Laurel Heydir dan peneliti Perludem Titi Anggraini, yang mengulas implikasi teknis dan politik dari putusan MK tersebut terhadap sistem kepemiluan ke depan.
Usai diskusi, Rakorwil MW KAHMI Sumsel membahas evaluasi program kerja 2025 dan penyusunan agenda 2026. Kaderisasi kembali ditekankan sebagai fondasi utama organisasi, termasuk menyiapkan kader untuk tampil di ruang-ruang strategis, baik birokrasi, politik elektoral, maupun sektor publik lainnya.
Joncik juga menyinggung satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia berharap agenda Asta Cita tidak berhenti pada slogan, melainkan diterjemahkan dalam kebijakan konkret yang menyentuh kesejahteraan rakyat.
“Kader HMI dan KAHMI harus siap tampil total. Politik tidak bisa setengah-setengah,” ujarnya.
Ia menyebut, selama dua periode kepemimpinannya, struktur Majelis Daerah KAHMI telah terbentuk di seluruh 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Konsolidasi ini, menurutnya, menjadi modal penting bila KAHMI memutuskan masuk lebih jauh ke arena politik praktis.
Rakorwil MW KAHMI Sumsel 2025 yang mengusung tema “Dengan Ber-KAHMI Kita Bersinergi Membangun Sumatera Selatan” dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Sumsel Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Pandji Tjahjanto, yang menyampaikan apresiasi atas peran KAHMI dalam pembangunan daerah.
