Implementasi Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 dinilai penting agar pengelolaan sumur masyarakat dapat berjalan sesuai ketentuan, mendukung pembangunan sektor energi, membuka ruang pemberdayaan ekonomi warga, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan dan stabilitas sosial.
Sejumlah warga di wilayah sekitar berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penertiban, tetapi juga menyiapkan solusi ekonomi alternatif, pelatihan usaha, dan pola kemitraan yang legal bagi masyarakat terdampak.
Di sisi lain, pemangku kepentingan daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari aspek pengawasan, pembinaan, perlindungan lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, keterangan lanjutan dari instansi teknis terkait implementasi Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 di daerah masih diupayakan.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam diharapkan dapat berjalan lebih tertib, aman, berkelanjutan, serta memberi manfaat yang lebih luas bagi negara dan masyarakat tanpa mengabaikan aspek hukum, keselamatan, dan lingkungan.(Megat Alang/**)
