Karena itu menurut dia tidak semua pembangunan harus menggunakan APBN dan APBD. Iskandar berharap dalam musrenbang ini nanti akan lebih menitikberatkan pada arah pembangunan yang selaras dengan pemerintah provinsi maupun nasional.
Kepala Badan Perencanaan Pembangun Daerah (Bappeda) Provinsi Sumsel, Dr. H. Ir. Firmansyah, M.Sc mengulas kontribusi Kabupaten OKI terhadap Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tahun 2020 yang mengalami kontraksi.
Dibanding 17 Kab/Kota di sumatera selatan menurut dia Kabupaten OKI menempati urutan pertama penyumbang Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan, sebesar 0,02 persen.
Kontribusi Kabupaten OKI bersumber dari Sektor Pertanian dengan tingkat Produksi pangan yang mengalami peningkatan di masa Pandemi.
“Secara akumulatif perekonomian Sumsel terkontraksi sebesar 0,11 persen pada tahun 2020, namun masih di atas Nasional yang terkontraksi sebesar 2,07 persen. Sumsel menyumbang 13,44% terhadap perekonomian Pulau Sumatera dan 2,87% terhadap perekonomian Nasional pada tahun 2020”, jelas Firman.
Lapangan Usaha yang mengalami kontraksi signifikan terangnya antara lain Penyediaan Akomodasi & Makan Minum, diikuti Transportasi & Pergudangan. Pertambangan & Penggalian serta Perdagangan yang memiliki peran dominan juga mengalami kontraksi. Sementara sektor Pertanian & Industri Pengolahan yang juga dominan masih tumbuh positif pada tahun.
Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangun Daerah (Bappeda) Kabupaten OKI, Makruf, CM, S. IP, MM mengatakan program kabupaten OKI tahun 2022 sebagaimana dipaparkan sejalan dengan tujuh prioritas nasional antara lain, peningkatan ekonomi dengan mendorong inovasi potensi lokal, peningkatan produksi pangan yang memiliki nilai tambah, mendorong program padat karya tunai, pengembangan wilayah, pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan kebudayaan, pembangunan infrastruktur, lingkungan hidup dan ketahanan bencana, stabilitas polhukkam dan transformasi pelayanan publik melalui restrukturisasi dan reformasi birokrasi.
Nantinya, hasil pembahasan proyek prioritas dalam rapat virtual itu ujarnya akan dikawal dan menjadi masukan penyusunan RKP 2022, rencana kerja perangkat daerah di tahun 2022.
