Salah satu tokoh masyarakat menyampaikan bahwa pengawasan terhadap dana ketahanan pangan desa masih sangat lemah, sehingga rawan disalahgunakan. Banyak program hanya sebatas kegiatan seremonial tanpa memberikan dampak nyata pada peningkatan ekonomi masyarakat desa.
“Transparansi penggunaan anggaran ini mutlak diperlukan. Jangan sampai Rp44,7 miliar hanya jadi catatan di atas kertas tanpa manfaat bagi rakyat,” ungkapnya.
Publik kini menunggu langkah konkret dari pemerintah desa, kecamatan, hingga Pemkab Muba, serta pengawasan ketat oleh inspektorat, kejaksaan, dan kepolisian. Tujuannya jelas: memastikan puluhan miliar dana ketahanan pangan benar-benar sampai dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa, bukan sekadar menguap di tengah jalan.(Megat Alang)
