“Sekitar 80 persen siswa ingin masuk sekolah negeri. Ketika tidak tertampung, mereka masuk swasta dengan kualitas yang sangat beragam. Negara tidak boleh lepas tangan, tetapi bantuannya harus proporsional dan berbasis kebutuhan riil,” katanya.
Untuk memastikan akurasi, LKPSS tidak hanya mengandalkan data Dapodik, tetapi juga melakukan survei lapangan independen. Dari sekitar 114 SD swasta di Palembang, 30–40 persen akan dipilih sebagai sampel secara acak.
“Kami ingin memastikan kebijakan lahir dari data faktual, bukan asumsi. Karena itu kami turun langsung ke sekolah dan siswa,” tegas Rahidin.
Ia menekankan, kajian ini dilakukan tanpa intervensi dan kepentingan apa pun. LKPSS, kata dia, mempertaruhkan kredibilitas akademiknya dalam kerja sama ini.
“Kami tidak bicara proyek, tapi kinerja. Jika hasil kajian kami dinilai layak, silakan dipakai. Jika tidak, kami siap tidak dilibatkan,” ujarnya.
Sesuai kesepakatan, kajian ini ditargetkan rampung dalam waktu dua bulan dan diharapkan menjadi rujukan kebijakan Disdik Kota Palembang dalam merancang bantuan pendidikan bagi SD swasta secara lebih adil dan terukur.
Dre
