DPRD Provinsi Sumatera Selatan Gelar Rapat Paripurna XI : Gubernur Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2024 dan Bentuk Panitia Khusus

DPRD-Provinsi2823 Dilihat

Pengembangan UMK dan BUMD:

Koordinasi Participating Interest (PI) Blok Migas Sumsel

Kerja sama pembiayaan ultra mikro senilai Rp7,5 miliar dengan PIP Kemenkeu RI

Realisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Gubernur juga memaparkan realisasi keuangan daerah tahun 2024 (belum diaudit BPK) sebagai berikut:

Pendapatan Daerah: Terealisasi Rp10,96 triliun atau 95,94% dari target Rp11,42 triliun

PAD: 101,46%

Transfer: 91,27%

Lain-lain: 100%

Belanja Daerah: Terealisasi Rp10,91 triliun atau 93,93% dari total anggaran

Operasi: 95,27%

Modal: 88,50%

Tidak Terduga: 0,38%

Transfer: 94,49%

Surplus/Defisit: Surplus Rp57,1 miliar dari target defisit Rp184,3 miliar

SILPA: Rp108,7 miliar

Dana APBN (Tugas Pembantuan): Realisasi Rp465,1 miliar atau 87,89% dari total Rp529,2 miliar

Pembentukan Panitia Khusus (Pansus)
Setelah penyampaian LKPJ, DPRD Sumsel membentuk lima Panitia Khusus untuk pembahasan lebih lanjut, sebagai berikut:

Pansus I – Pemerintahan
Koordinator: Andie Dinialdie, SE, MM
Ketua: Hj. Meilinda, S.Sos, MM
Wakil Ketua: H. M. Anwar Al-Syadat, S.Si, M.Si

Pansus II – Perekonomian
Koordinator: Raden Gempita, SH
Ketua: Ayu Nur Suri, SE, MM
Wakil Ketua: Abdul Fikri Yanto, S.Th.I, M.Ag

Pansus III – Keuangan
Koordinator: Andie Dinialdie, SE, MM
Ketua: Abdullah Taufik, SE, MM
Wakil Ketua: Bembi Perdana, ST

Pansus IV – Pembangunan
Koordinator: H. Nopianto, S.Sos, MM
Ketua: M. Yansuri, S.IP
Wakil Ketua: Ade Pramanja, SH

Pansus V – Kesejahteraan Rakyat
Koordinator: H. M. Ilyas Panji Alam, SE, SH, MM
Ketua: Alwis Gani, SE, MM
Wakil Ketua: H. David Hadrianto Al-Jufri, SH, MM

Rapat Paripurna XI kemudian diskors hingga 14 April 2025 guna memberi waktu kepada masing-masing Pansus untuk melakukan pembahasan bersama mitra terkait.(Adv-01/DPRD Provinsi Sumsel)