“Kami sangat mendukung kebijakan ini, terutama melalui penguatan koordinasi dan sosialisasi yang tegas di lapangan. Ini penting agar aktivitas pengeboran dapat berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Namun demikian, Bupati juga menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi di Kabupaten Banyuasin, salah satunya adalah proses perizinan yang masih berjalan lambat dan berlarut hingga satu tahun di tingkat Kementerian. Menurutnya, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi menjadi kendala, khususnya bagi koperasi dan BUMD yang masih minim pengalaman dalam pengelolaan migas.
“Kami berharap ada kemudahan dalam proses perizinan serta pendampingan bagi koperasi dan BUMD agar mampu memenuhi ketentuan yang ada,” tambahnya. (Julyo)
