Salah satu tokoh masyarakat Lalan menegaskan, “Siapa pun yang sengaja menghambat pembangunan Jembatan Lalan demi kepentingan pribadi bisa disebut penjahat kemanusiaan.”
Masyarakat pun mendesak DPRD Muba untuk tidak hanya menjadi penonton. Mereka menuntut pengawasan ketat, transparansi penuh, dan tindakan tegas bila ada penyalahgunaan kewenangan.
“Negara tidak boleh kalah oleh mafia proyek. Jembatan Lalan harus berdiri sebagai bukti bahwa pembangunan untuk rakyat tidak boleh disandera oleh kepentingan segelintir orang,” pungkas Sujarnik.
Sementara itu, pihak AP6L beralasan penundaan dilakukan karena sejumlah pihak yang berkepentingan masih berada di luar kota.
(Megat Alang)
