ONews-id.com (OKI)-–Pagi itu, Riko, pelajar SMA asal Tulung Selapan, datang lebih awal ke Kantor Camat. Ada yang berbeda dari aktivitasnya hari itu karena hari itu jadi pengalaman pertamanya membuat KTP, dokumen penting yang biasa harus diurus ke Kayuagung, ibu kota Kabupaten OKI yang berjarak 87 Km dari tempat tinggalnya.
“Awalnya saya pikir harus pergi jauh dan antre lama, tapi ternyata cukup di sini. Prosesnya cepat dan mudah. Saya senang sekali,” ungkap Riko dengan antusias saat mengikuti layanan terpadu Pemkab OKI di Kantor Camat Tulung Selapan, Selasa, (26/8/2025).
Di sisi lain halaman, Mulyadi, warga Desa Tulung Selapan Ilir, tampak duduk di bawah tenda pelayanan sambil memegang beberapa berkas. Baginya, hadirnya pos layanan ini menghemat waktu dan biaya yang biasanya harus ia keluarkan untuk mengurus berbagai dokumen.
“Biasanya saya harus ke Kayuagung, bisa habis satu hari dan keluar biaya besar. Sekarang cukup di kecamatan, selesai semua urusan dalam sehari. Sangat membantu,” katanya.
Cerita Riko dan Mulyadi menjadi gambaran nyata dari manfaat Pos Pelayanan Terpadu yang dihadirkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Setelah sebelumnya digelar sukses di Kecamatan Lempuing Jaya, kali ini giliran Kecamatan Tulung Selapan yang merasakan kemudahan akses terhadap berbagai layanan publik yang biasanya hanya tersedia di pusat kabupaten.
Layanan yang diberikanpun beragam, Mulai dari administrasi kependudukan, pemeriksaan kesehatan, layanan KB gratis, pendaftaran BPJS PBI, pembuatan kartu pencari kerja, informasi lowongan kerja, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, hingga edukasi pajak daerah dan sunat massal gratis, semua diberikan dalam satu lokasi dan tanpa biaya. Tak hanya layanan publik yang berasal dari Pemkab OKI, beberapa organisasi vertikalpun ikut ambil bagian seperti layanan akte tanah dari BPN, layanan perpajakan dari KPP Pratama Kayuagung serta BPJS kesehatan.
Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, menyampaikan bahwa program ini dirancang sebagai solusi nyata untuk menjawab keterbatasan akses layanan masyarakat di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.
