Jika memang ada oknum yang melakukan pemerasan, langkah yang tepat adalah menindak mereka melalui jalur hukum, bukan dengan membuat pernyataan yang menggeneralisasi dan mendiskreditkan peran pers serta LSM. Pernyataan seperti “Keliling di 13 desa dan menghasilkan 13 juta rupiah, penghasilan yang lebih besar dari gaji menteri” justru menimbulkan kesan pengalihan isu, bukan solusi.
Jika Bersih, Kenapa Risih?
Alih-alih menganggap wartawan dan LSM sebagai pengganggu, pemerintah desa seharusnya menjadikan mereka mitra dalam membangun tata kelola desa yang lebih transparan dan akuntabel. Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa, mempercepat pembangunan, dan memastikan manfaat dana desa benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Amran Halim
Ketua DPD PJS Jawa Barat
