ONEWS-Id Com (PALEMBANG) – Dua oknum anggota Polsek Sako, Brigpol Gl dan Bripka St dilaporkan ke Propam Polda Sumsel, Minggu (24/1). Laporan korban tercatat pada LP nomor LP/I/YAN.2.6/2021/YANDUAN dan STTLP/07/YAN/2.5/I/2021/YANDUAN tanggal 24 Januari 2021.
Korban mengaku sempat ditangkap dan ditahan di Mapolsek Sako pada 10 Desember 2020. Dikabarkan, korban kini ditangkap lagi di unit yang sama. “Saya dipanggil lagi di Sako. Sekarang di mobil. Lagi di jalan,” ungkap korban Km, Kamis (28/1).
Penangkapan korban diduga dilatari kepentingan pribadi dua oknum polisi. Kedua terlapor memaksa korban untuk memuluskan langkah mengambil kredit mobil dengan menggunakan identitas orang lain.
“Awal mula mereka sering memesan mobil. Ada pesanan terakhir, pesanan Bripka St. Yang mengenalkan Bripka St pada saya itu Brigpol Gl. Panjar pertama Rp10 juta. Selanjutnya Rp5juta. Saya tidak mau mengurus (order dengan identitas orang lain),” ujar korban belum lama ini.
Menurut korban, dirinya merasa ditekan oknum Gl dan St karena tidak mau memproses kredit mobil dengan uang panjar Rp15 juta. Karena mau pakai identitas orang lain maka kredit mobil yang diajukan St tidak dilakukan. Korban diintimidasi St untuk mengembalikan uang panjar. Sudah diserahkan Rp10 juta tapi tak sempat dibuatkan tanda terima uangnya.
“Sudah saya kembalikan Rp10 juta melalui transfer ke Gl. Mendengar alasan saya, mereka (Gl dan St) tidak terima. Sisa Rp5juta dijadikannya bunga. Saat mau dibayar lagi, mereka menekan minta Rp10 juta dan sudah bayar. Total uang yang saya keluarkan Rp20 juta. Saya minta kuitansi mereka tidak mau,” ungkapnya seraya menambahkan, dirinya merasa sangat dirugikan juga secara immateril atas laporan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, terlapor tidak dapat dikonfirmasi setelah berapa kali dihubungi. Meski demikian, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Prof Eko Indra Heri S mengatakan, akan melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Menurut Kapolda, tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Akan tetapi, kalau terbukti bersalah maka kedua oknum anggota tersebut akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
