Ia menilai keberadaan aturan tersebut membuka peluang bagi masyarakat untuk mengelola sumur minyak secara resmi dan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, pemerintah bersama aparat penegak hukum akan terus melakukan pengawasan agar praktik pengeboran ilegal tidak lagi terjadi di wilayah Musi Banyuasin.
Selain meninjau lokasi sumur minyak masyarakat, Gubernur juga berdialog dengan warga dan para pengelola sumur terkait tata kelola, keselamatan kerja, hingga dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan rakyat tersebut.
Bupati Musi Banyuasin M. Toha Tohet menyambut baik dukungan Pemerintah Provinsi Sumsel terhadap penataan sumur minyak masyarakat di wilayahnya. Menurutnya, legalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan praktik ilegal yang selama ini merugikan negara dan membahayakan keselamatan warga.
Peninjauan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Sumsel dan jajaran pemerintah daerah sebagai bentuk sinergi dalam mewujudkan pengelolaan sumur minyak rakyat yang legal, aman, dan berkelanjutan di Kabupaten Musi Banyuasin.(ADV/Pemprov Sumsel)
