ONews-id.com (Muba) — Program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah masyarakat yang sebenarnya telah keluar dari kategori miskin diketahui masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), sejumlah pemerintah desa mengaku telah melakukan revisi data DTKS, namun pembaruan tersebut belum terealisasi di lapangan. Hal ini memicu keluhan dari para kepala desa yang merasa menjadi sasaran kemarahan masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh salah satu perwakilan kepala desa dalam kegiatan Diskusi Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Rabu (15/09/2025).
Dalam forum tersebut, para kepala desa menyampaikan aspirasi dan keluhannya kepada Komisi XI DPR RI. Mereka menilai belum adanya sinkronisasi antara data di lapangan dan data pusat membuat pemerintah desa seolah-olah dianggap tidak tegas dalam menjalankan sistem pemerintahan desa.
Menanggapi persoalan tersebut, H. Fauzi Amroh, M.Si, menjelaskan bahwa saat ini sistem DTKS telah mulai diperbarui menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“DTKS sudah berubah menjadi DTSEN. Saat ini prosesnya sedang dikerjakan dan diintegrasikan oleh kementerian dan lembaga terkait,” ujar Fauzi Amroh.
