DPRD Provinsi Sumsel Laksanakan Paripurna Sembilan Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Raperda ABBD Provinsi Sumsel TA 2025

ONews-id.com (Palembang)-Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan Pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Rapat Paripurna XC (90) DPRD Provinsi Sumsel dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel; Hj. Kartika Sandra Desi, SH, MM, didampingi Wakil Ketua DPRD Prov.Sumsel; H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM, dihadiri oleh Pejabat Gubernur Sumsel yang diwakili oleh Sekretaris Daerah; Drs. H. Edward Chandra, MH, para perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta tamu undangan lain, hari ini 4 September di Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov.Sumsel.

Sebanyak 9 (Sembilan) Fraksi DPRD Provinsi Sumsel menyampaikan Pandangan umumnya diawali oleh Fraksi Partai Golkar disampaikan oleh Lindawati Syahropi, SH., MH, dilanjutkan Fraksi PDIP; Hj. Rita Suryani, kemudian Fraksi Gerindra; Prima Salam, SH, MM, Fraksi Partai Demokrat disampaikan oleh Ir. Muhammad F. Ridho, ST., MT, Fraksi PKB disampaikan oleh Meri, S.Pd, Fraksi Partai Nasdem disampaikan Oleh Dr. Ir. H. Syamsul Bahri, MM, Pandangan umum Fraksi PKS disampaikan oleh Firdaus, SH, Fraksi, Fraksi PAN disampaikan oleh Nyimas Sarah Halim, dan diakhiri penyampaian Fraksi Hanura Perindo oleh Pipa Sardi, SE.

Senada Fraksi menyoroti tentang Anggaran, terkait Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah. Dari sisi pendapatan daerah diantaranya fraksi menyampaikan pertanyaan atas penurunan pendapatan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diketahui berdasarkan penjelasan Gubernur pada paripurna sebelumnya bahwa Pendapatan Daerah TA 2024 sebesar Rp. 11.422.948.185.458,00 Dibandingkan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2025 Sebesar Rp. 10.060.185.345.574,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.362.762.839.884,00 atau 11,93%, Selanjutnya Pendapatan Daerah mempunyai 3 (tiga) sumber, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) , Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Fraksi berpendapat Seharusnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat memacu lebih baik peningkatan Pendapatan Daerah di tahun 2025. Mengacu kepada Pajak Daerah Naik 15,44%, Retribusi naik 30,35%, hasil Kekayaan Daerah mengalami peningkatan 4,59% atau Rp. 7.605.868.340, dan Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah mengalami peningkatan 15,59%. Angka-angka ini harus di tingkatkan agar pemerintah memiliki Cadangan keuangan yang cukup untuk dimasa-masa akan datang untuk kepentingan Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya dalam rangka peningkatan sektor pajak Pemerintah Daerah harus mampu dan jeli dalam menggali potensi yang ada, salah satu contoh pajak kendaraan bermotor yang sejak agustus hingga desember ini dilaksanakan program keringanan atau pemutihan dalam pelaksanaannya kurang sosialisasi terutama di daerah perbatasan masih banyak yang belum mengetahui untuk itu selain sosialisasi yang bersifat manual juga sebaiknya secara maksimal menggunakan platform media sosial yang dinilai sangat efektif dalam menyampaikan informasi kepada Masyarakat. Kemudian Terkait pajak kendaraan angkutan batu bara dan Perkebunan, Fraksi mengingatkan masih banyak ditemui alat transportasi dan alat berat di sektor pertambangan dan Perkebunan ber nomor polisi luar daerah sumsel dan menggunakan BBM bersubsidi.

Secara umum fraksi meminta pendapatan dari sektor pajak tidak membebani masyarakat dan mempermudah proses pelaksanaan pembayaran pajak, serta pendapatan pajak, retribusi dan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seharusnya melakukan inovasi yang berbasis teknologi informasi.

Laman berikutnya

Post Views: 31

Halaman: 1 2