Meminta Kejati mengusut pembelian mobil dan aset kebun yang diduga berasal dari hasil korupsi dana hibah Pilkada.
Dalam pernyataan sikapnya, Mata Nusantara juga menyebut bahwa penyelenggara pemilu seharusnya menjadi benteng kejujuran, bukan bagian dari praktik culas.
“Bagaimana masyarakat percaya pada proses demokrasi jika uang rakyat diduga menjadi bancakan? Kami tidak akan diam,” ujar Zubhan.
Zubhan juga menegaskan, aksi ini bukan yang terakhir. Mereka berkomitmen terus mengawal proses hukum dan akan kembali melakukan aksi lanjutan apabila Kejati Sumsel tidak memberikan langkah nyata.
“Kami hadir sebagai lembaga kontrol sosial sebagaimana diatur dalam PP No. 43 Tahun 2018. Ini bukan sekadar seremonial Hari Anti Korupsi ini adalah komitmen kami untuk menyuarakan dugaan kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat,” tutupnya.
Sementara itu Kasi Penkum Kejati Sumsel Vanny Eka Sari yang menerima puluhan masa aksi ini mengatakan, terkait laporan ini sudah di Pidsus kejati Sumsel dan sedang ditelaah oleh penyidik pidsus.
“Mohon bersabar, laporan ini pasti akan diproses lebih lanjut. Tidak ada ruang bagi pelaku koruptor di wilayah Sumsel,” jelasnya
Aksi berlangsung damai dengan pengawalan aparat, serta rencana akan kembali dilakukan hingga tuntutan mendapat respon dari penegak hukum. (Red)
