Ia menambahkan, kebijakan ini sejatinya bukan hal baru. Pada masa kepemimpinan Wali Kota pertama Pagaralam, almarhum H. Djazuli Kuris, seluruh kendaraan dinas telah diberi penanda khusus sebagai simbol bahwa aset tersebut berasal dari uang rakyat.
“Dulu sudah ada. Ini tinggal dihidupkan kembali. Tujuannya jelas, agar kendaraan digunakan sesuai fungsi kedinasan, bukan kepentingan pribadi, kecuali kondisi mendesak,” katanya
Dalam pernyataannya, Bahtum juga menyinggung masih adanya oknum ASN yang mencoba mengelabui aturan dengan mengganti pelat merah menjadi pelat hitam, terutama saat perjalanan dinas luar atau ketika mengantre BBM.
“Ini praktik yang mencederai kepercayaan publik. Mobil itu dibeli dari pajak rakyat, jadi penggunaannya harus transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Ia berharap, di bawah kepemimpinan Wali Kota Pagaralam Ludi Oliansyah, komitmen terhadap transparansi dan pengelolaan aset daerah dapat diwujudkan secara nyata, sejalan dengan janji keterbukaan yang disampaikan saat kampanye.
“Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola aset daerah agar lebih disiplin, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik,” pungkasnya.(Yanto)
