“Kita harapkan ada lagi pertemuan, antara PT PEB dengan masyarakat,sehingga terjalin komunikasi yang baik, Pemerintah daerah hanya memegang regulasinya, begitu sudah ‘OK’, pemerintah daerah akan hadir, dan insyaallah akan mendukung apapun keputusan diambil oleh masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, diungkapkan tokoh masyarkat Indra Setia Haris dihadapan wakil bupati Iwan Tuaji. Menurut Indra, keberadaan tambang tersebut berpotensi mengancam kelangsungan hidup warga Desa Benuang.
“70% wilayah Desa Benuang berada di wilayah tambang tersebut. Artinya 70% warga Benuang akan kehilangan mata pencarian karena lahan pertaniannya akan dialihfungsikan menjadi pertambangan. Apalagi 90% warga disini berprofesi sebagai buruh tani” ujar Indra.
Indra menambahkan saat ini saja angka pengangguran di desanya sudah sangat tinggi. Apalagi jika lahan pertanian jadi area tambang. Akan ada ribuan warga kehilangan pekerjaan.
“Pemilik lahan disini cuma 20%. Sisanya buruh tani. Walaupun ada ganti rugi maka yang menikmati hanya 20% warga sementara sisanya akan jadi pengangguran” tambahnya.
Soal tenaga kerja yang akan diserap oleh tambang, Indra pesimis akan menyelesaikan persoalan. Sebab buruh tambang yang diserap hanya sedikit tidak sebanding dengan jumlah warga yang kehilangan pencarian.
“Karena itu kami meminta kepada Bupati Pali dan wakil bupati Pali untuk merekomendasikan ke menteri ESDM agar izin tambang PT PEB dicabut khususnya untuk wilayah Desa Benuang” ungkapnya.
(Adv-/Pemkab Pali)
