Soal Pembubaran Mabes Polri dan jabatan Kapolri, Ini Penjelasan Chris Komari

Uncategorized165 Dilihat

ONeww-id.com (Jakarta)-Activist Democracy Activist Forum Tanah Air (FTA) USA & Global

Anggota City Council 2002 & 2008, Chris Komari menjawab pernyataan penasehat ahli Kapolri Prof. Hermawan Sulistyo, yang menolak pembubaran Mabes Polri dan jabatan Kapolri.

Dikatakan Chris, menempatkan Polri dibawah Presiden, jelas melanggar prinsip demokrasi on separation of power karena posisi itu sekaligus memberikan Presiden dual powers (2 kekuasaan).

“EXECUTIVE POWER, sebagai the head of executive branch of government dan JUDICATIVE POWER, lewat tangan kanan Kapolri dan jajaran Polri dan itu jelas melanggar prinsip demokrasi on SEPARATION OF POWER,” jelas Chris.

“Ini yang harus disadari oleh semua elemen masyarakat di Indonesia, khususnya anggota DPR dan POLRI sendiri,” imbuh Chris.

Chris justru mempertanyakan apakah Prof. Hermawan Sulistyo, sebagai penasehat ahli Kapolri tidak melihat itu.

Dalam pandanganya, Chris menilai Kepolisian di Indonesia cukup dengan POLDA, POLRES dan POLSEK di tingkat Provinsi, Kota/kabupaten.

“Tidak perlu ada POLISI ditingkat pusat, apalagi dibawah Presiden. Itu jelas melanggar prinsip demokrasi on SEPARATION OF POWER,” tukas Cris.

“Hilangkan jabatan KAPOLRI dan hilangkan MABES POLRI. Cukup CHIEF OF POLICE (Komandan POLISI) ditingkat POLDA dan POLSEK dan POLRES,” sambung Cris.

“Ditambah satu jabatan Komisioner Polisi yang dipilih langsung oleh Rakyat, untuk mengawasi kerja POLDA, POLRES dan POLSEK,” ucap Chris lagi.

Chris-pun memaparkan simulasi anggaran operational yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

“Budget dan biaya operational POLDA dimasukan didalam APBD Propinsi, yg ditentukan oleh Gubernur dan DPRD Propinsi. Lalu budget dan biaya operational POLRES dan POLSEK dimasukan didalam APBD Kabupaten, yang ditentukan oleh walikota/bupati dengan persetujuan DPRD Kabupaten,” ulas Chris.

Baca Juga  Jenderal Dudung Dinilai Sebagai Mahapatih Gajah Mada Masa Kini

Masih menurut Chris, budget dan biaya operational TNI dibiayai langsung oleh APBN pusat, dengan persetujuan DPR-RI dan TNI dan POLRI dilarang menerima dana hibah berupa uang, bangunan rumah prajurit, biaya operational, pinjaman pesawat atau dari siapapun dan dari manapun, baik swasta, corporation, dari dalam maupun dari luar negeri, karena itu menciptakan “CONFLICT OF INTEREST” dan mengurangi wibawa TNI dan POLRI.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *