Bagi Pemda yang berminat diminta menyusun perencanaan kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar. Apabila DBH KB ini disalurkan, maka akan diajukan ke Kementerian Keuangan dan Kemendagri lalu dilakukan pembahasan lebih lanjut.
Dalam kesempatan ini, pihak kementerian keuangan juga menyarankan perihal menutupi kekurangan anggaran karena adanya pemotongan TKD. Kementerian Keuangan juga menghadirkan PT. PII (Penjamin Infrastruktur Indonesia) agar Pemda dapat memanfaatkan skema KPBU untuk pembangunan jalan, jembatan, PDAM, Pengelolaan Sampah dan Infrastruktur lainnya. (Julyo)
