Satpol PP Prabunulih Bongkar Bangunan Milik KJPB, Padahal Kantongi Hak Kelola Lahan PT KAI,

Uncategorized113 Dilihat

ONews-id.com (PRABUMULIH)- Komunitas Jurnalis Pecinta Bongsai (KJPB) kota Prabumulih menyesalkan tindakan Pemerintah kota Prabumulih, yang membongkar paksa bangunan taman yang dikelola para pecinta bongsai di kawasan pinggiran rel kereta api jalan Jenderal Sudirman, kelurahan Tugu Kecil, pada Minggu pagi, 13 November 2022.

Selain lokasi bangunan telah mengantongi dasar surat keterangan Hak Kelola lahan dari pihak Aset PT KAI, bangunan Komunitas Jurnalis Pecinta Bonsai yang akan dijadikan pusat penjualan bonsai di kota nanas ini juga sebelumnya telah diberitahukan kepada Jauhari, selaku Kabid Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Prabumulih, dan diketahui oleh Ketua LSM Cahaya Negeri, Rasman, selaku pihak pemegang surat kelola lahan tersebut.

“Sebelum berdirinya bangunan, secara lisan kami telah menyampaikan inisiatif ini ke DLH melalui Kabid Pertamanan sekaligus menunjukan surat pengelolaan lahan yang selama ini kosong.

Pada saat itu diperbolehkan untuk dikelola komunitas asal tetap dengan konsep usaha bonsai dan tetap berorientasi taman dengan estetika keindahan lingkungan, inisiatif ini juga didukung oleh Aswin selaku ketua jurnalis pecinta Bonsai yang juga mantan sekretaris PWI,” ungkap Aris, salah satu pemilik bangunan sekaligus anggota Komunitas Jurnalis Pecinta Bongsai, kepada SMSI kota Prabumulih, Selasa, 16 November 2022.

Bersama pemilik bangunan lainnya, Aris menerangkan, bahwa fungsi bangunan yang didirikan adalah sebagai tempat tinggal pengurus taman sekaligus gudang penyimpanan tanaman bonsai milik petani dan komunitas jurnalis agar aman, dan tidak hilang.

Lebih jauh Aris menambahkan, akibat tindakan pembongkaran tersebut telah merugikan pihaknya baik secara moril dan materil,

“Kami sangat menyayangkan Wali kota Prabumulih Ridho Yahya seharusnya lebih bijak dalam pembongkaran bangunan milik komunitas kami tersebut, karena dasar dan legalitas surat serta tujuan kami jelas selaras dengan konsep keindahan taman itu sendiri.

Baca Juga  Bupati Banyuasin dan Wakil Bupati Banyuasin Sambut Kunjungan BKSAP DPR RI dalam Rangka BKSAP Day 2022

Bukan sebaliknya menuding bahwa bangunan terkesan liar, kumuh dan alih fungsi. Kalau mau berlaku adil silahkan tertibkan semua bangunan yang berdiri di pinggir rel kereta api, yang diklaim Pemkot telah memiliki MoU dengan PT KAI terkait pengelolaannya. Jika memang telah memiliki MoU dengan pihak KAI, tolong tunjukan kepada kami,” tandasnya.

Lanjut Aris, legalitas surat keterangan hak kelola lahan yang diterbitkan oleh Ferdi Herwanto pejabat asset PT KAI pada tahun 2020, sah secara Hukum yang dinyatakan oleh Kabag aset Divre III Palembang dan kepala asset Prabumulih.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *