onew-id.com(Pagaralam)-Pembangunan lima sekolah yang ada di kota pagaralam yang bersumber dari Dana APBN Aspirasi salah satu anggota DPR Ri ,namun dalam pengerjaan proyeknya terkesan ada dugaan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pengerjaannya
Seperti halnya Proyek Pembangunan Sekolah di SMPN 1, .kota pagaralam
Yang menjadi perhatian publik ialah sumber dana mana yang dipakai dan batas waktu pelaksanaannya tidak tertera di papan proyek karna patut diduga proyek yang berjumlah milyaran tersebut terkesan ada dugaan KKN apalagi dalam petunjuk sumber dananya tidak jelas dicantumkan dan
Dikerjakan oleh satu perusahaan Saja dan batas Waktunya tidak dicantumkan.
Dan lebih mencengangkan lagi proyek yg baru seumur jagung tersebut plafon bangunannya sudah lepas alias rusak
Pantauan awak media dan rekan ormas di lapangan dari Semua titik proyek ruangan yang akan dikerjakan, berapa nominal angka yang dikeluarkan negara dalam pembangunan tersebut tidak diketahui ,karna dalam petunjuk proyek dibuat scara Global saja .
Hal ini dibuktikan saat beberapa rekan lsm dan media turun kelapangan ke SMPN 1 pada lokasi tampak proyek tersebut di bagian plafon sudah lepas alias rusak pembangunan tersebut,tidak ada sama sekali papan plang spesifikasi sebagai penunjuk informasi yang bisa diakses masyarakat maupun awak media yang meliput di lokasi pekerjaan
Tentu hal tersebut memberikan tanda tanya yang besar, meskipun saat ini informasi keterbukaan publik telah di undang-undangkan dan diatur oleh negara masih saja ada beberapa kontraktor nakal yang menyepelekan aturan tersebut.
Dihubungi oleh rekan lsm tarmizi mengaku hanya sebagai pengawas lapangan dalam pembangunan proyek Di SMP N.1 kota pagar alam ini yang mengerjakan pemborong dari pusat dan untuk hal plafon yang rusak itu menurut tarmizi proyek tersebut masih dalam perawatan nanti akan diperbaiki ujarnya saat dihubungi via telpon seluler
Sinarwan selaku ketua Lembaga LPAKN RI PROJAMIN
Minggu 31/3/2024.Sinarwan juga akan melaporkan proyek ini ke pihak kejaksaan dan badan pemeriksa keuangan (BPK) agar dilakukan audit, terangnya karna patut diduga proyek ini tidak sesuai spek, ungkapnya.
