Kejati Sumsel: Penggeledahan Kantor Dinas PUPR dan BPKAD Ogan Ilir Tak Ada Unsur Politik

Aspidsus Kejati Sumsel, Zet Tadung Allo. (Photo: Anisa Rahmadani/intens.news)

ONEWS-ID.COM, INDRALAYA – Pada Kamis 17 September lalu, Tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ogan Ilir.

Selain itu, tim juga mengeledah Kantor Badan Pengelolaan Kas dan Aset Daerah (BPKAD) yang ada di dalam kompleks yang sama. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel), Zet Tadung Allo memastikan, tidak ada unsur politis dalam pengusutan kasus ini.

Bacaan Lainnya

“Anggapan ada unsur politik, bisa saja muncul. Tapi disini saya tegaskan, proses penyidikan kasus ini sudah dilakukan sejak 2019 dan perhitungan kerugian negara baru keluar bulan Mei 2020. Karena dalam proses penyidikan perkara itu ada asas cepat, murah dan sederhana, jadi kami tidak ingin ada kasus yang digantung lama. Dan kami juga kecepatan dalam penyidikan, karena harus memberikan kepastian kepada masyarakat,” tutur dia seperti dilansir dari Intens.news, sabtu (19/9) malam.

Menurut Zet, sebagaimana aturan yang sudah ditetapkan, tidak akan ada penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap para calon kepala daerah yang akan bertarung saat Pilkada serentak 2020. Hal itu pula yang dilakukan oleh tim tindak pidana khusus Kejati Sumsel.

“Kami memastikan bahwa instruksi pemerintah, juga tidak memperolehkan dilakukan penyelidikan, penyidikan atau pun penuntutan terhadap calon kepala daerah yang akan ikut Pilkada. Maka kami dari pihak Kejati Sumsel, akan mematuhi aturan yang ada. Jadi disini kami tegaskan, tidak ada unsur politik dalam pengungkapan kasus ini,” ujar Zet.

Sebeumnya, Tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ogan Ilir, Kamis (17/9/2020) lalu.

Jaksa Kejati didampingi jaksa dari Kejaksaan Negeri Ogan ilir dan dikawal personel dari Polres setempat.

Kepala Seksi Penyidikan Kejati Sumsel Endriyanto mengatakan, kedatangan mereka terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek peningkatan ruas Jalan Pelabuhan Dalam- Indralaya tahun 2017 sepanjang 3,5 kilometer. Pagu anggaran dari proyek tersebut sebesar Rp 18 miliar yang bersumber dari dana APBD Ogan Ilir.

“Ini untuk mencari alat bukti dengan melakukan penggeledahan di Kantor PUPR dan BPKAD tersebut,” kata Endriyanto.

Menurut dia, pihaknya sudah memeriksa 25 orang, termasuk Kepala Dinas PUPR yang lama dan yang baru. Kemudian, dari pihak kontraktor yang melaksanakan pekerjaan tersebut, yaitu PT Geovani Bersaudara.

“Pengusutan ini berdasarkan laporan warga pada tahun 2019 yang tetap kita tindak lanjuti dan penggeledahan ini adalah yang pertama untuk kasus ini,” kata Endriyanto.
Pihak Kejati Sumsel belum bisa menyebutkan nilai kerugian negara dari dugaan korupsi tersebut. Sebab, saat ini mereka masih fokus pengumpulan data dan meminta keterangan sejumlah pihak.

Pihak Kejaksaan menduga ada kecurangan dalam volume pekerjaan pembangunan jalan tersebut.

(dhi)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.