ONews-id.com(Palembang)-Puluhan massa aksi dari Pemerhati Organisasi Sosial dan Ekonomi (POSE) RI dan Media Partner POSE RI menggelar aksi demo di depan MaxOne Hotel, Jumat (3/10/2025).
Ketua Umum Pemerhati Organisasi Sosial dan Ekonomi (POSE) RI dan Media Partner POSE RI sekaligus Ketua Umum Serikat Masyarakat Sumsel, Desri Nago, S.H mengatakan, aksi ini merupakan bentuk protes keras atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum terkait Pelanggaran Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh VERONIKA WIJAYA dan HENDRI allas HENDRI PALCOMTECH (Pemilik MaxOne Hotel saat ini).
Penyerobotan tanah merupakan bentuk perbuatan mengambil hak orang lain secara melawan hukum. Bentuknya dapat dengan menempati tanah, melakukan pemagaran, mengusir pemilik tanah sebenarnya dan lain-lain, Penyerobotan tanah akan merugikan pihak lain, sehingga pelakunya dapat ditindak dengan instrumen hukum pidana.
“Penyerobotan tanah dalam realitanya di Indonesia merupakan hal yang sulit dihindari apalagi di wilayah kota-kota besar sekarang, dimana tanah kosong semakin sulit ditemukan tetapi para Pebisnis/Pengusaha makin banyak berdatangan untuk mempertaruhkan nasib mereka meskipun tidak memiliki Lahan untuk menjalankan Bisnisnya yang jelas dan hal tersebutlah yang mendorong begitu banyaknya terjadi penyerobotan lahan negara maupun lahan yang dikuasai perorangan atau perusahaan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, konflik yang terjadi terhadap pertanahan jelas didorong karena adanya kepentingan (interest). Kepentingan-kepentingan ini dalam terjadinya konflik sehingga salah satu pihak atau keduanya atau lebih melakukan tindakan perbuatan pidana di bidang pertanahan.
Penyerobotan tanah yang dibangun hotel merupakan kasus yang sangat serius dan dapat merugikan pemilik tanah yang sah. Dalam kasus ini, penyerobot tanah telah melakukan tindakan ilegal dengan membangun hotel di atas tanah yang bukan milik mereka. Penyerobotan tanah ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi pemilik tanah yang sah. Mereka mungkin telah kehilangan kesempatan untuk menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan mereka sendiri atau telah kehilangan pendapatan yang seharusnya mereka dapatkan dari penggunaan tanah tersebut.
“Dalam beberapa kasus, penyerobotan tanah dapat dilakukan oleh oknum yang memiliki kekuasaan atau pengaruh besar. Mereka mungkin menggunakan kekuasaan atau pengaruh mereka untuk mengambil alih tanah yang bukan milik mereka dan mengabaikan hak-hak pemilik tanah yang sah,” bebernya.
