Selain itu, ia juga mengharapkan agar Pemerintah Daerah tidak menjadikan MCP hanya sekedar menjadi center saja, akan tetapi menjadikan MCP sebagai monitoring, controling, surveilance, dan prevention.
Dalam kesempatan itu pula, Inspektur Jenderal Kemendagri RI, Sang Made Mahendra Jaya dalam sambutanya menyampaikan esensi dari pengelolaan bersama MCP adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, melalui 8 (delapan) Area Intervensi yaitu Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Barang dan Jasa, Pelayanan Publik, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Dan Optimalisasi Pajak Daerah.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Didik Agung Widjanarko menyampaikan bahwa Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2024 dengan Skor 76 lebih tinggi dari capaian MCP Tahun 2023 dengan Skor 75.
(Dre/R)
