Ditempat yang sama, Kadis ESDM Pemprov Hendriansyah, menjelaskan bauran EBT di Sumsel saat ini telah mencapai 23% dengan kontribusi dari PLTS, panas bumi, serta biomassa dari Excess pabrik kelapa sawit. Selain itu usulan PLTS Komunal untuk desa-desa kawasan pesisir timur yang belum terjangkau jaringan listrik sudah disampaikan ke Kementrian ESDM.
PLN juga menekankan bahwa transisi menuju energi bersih akan berjalan seiring dengan upaya pemerataan akses listrik. Hal ini sejalan dengan dukungan pemerintah daerah, salah satunya dari Wakil Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Supriyanto, SH, yang menyampaikan pentingnya percepatan elektrifikasi di wilayahnya yang masih memiliki 21 desa belum berlistrik dengan kontur pesisir dan rawa gambut.
“OKI dengan jumlah penduduk hampir 800 ribu jiwa masih menghadapi tantangan elektrifikasi. Kehadiran listrik di desa-desa pesisir akan sangat mendukung kualitas hidup masyarakat,” ujar Supriyanto.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, juga menegaskan bahwa listrik telah menjadi kebutuhan primer masyarakat dan DPR berkomitmen untuk mengawal percepatan pemerataan akses energi, untuk itu perlu dilakukan pengawalan ketat agar progres berjalan.
Melalui pertemuan ini, PLN bersama DPR RI, Kementerian ESDM, dan pemerintah daerah menyatukan langkah untuk mempercepat pemerataan akses listrik, sekaligus memanfaatkan potensi energi baru terbarukan yang melimpah di Sumatera Selatan sebagai bagian dari upaya menuju energi bersih berkelanjutan.
