“Kita ini harus bersabar. TKD kita berkurang. Tugas kita sekarang mengawal kebijakan prioritas Presiden sambil kita mengoptimalkan seluruh pendapatan daerah agar ekonomi hidup dan pengangguran berkurang, kemiskinan berkurang itu tugas kita sekarang. Jadi seluruh sumber kita kelola untuk menambah PAD. Termasuk kemungkinan nanti kalau di Lahat mengembangkan sumber minyak rakyat, minyak Tuo sumur Belanda,” katanya.
Ketika ditanya PAD di Lahat , Bursah menuturkan, PAD RP 238 milyar. Kalau pajak tahun depan naik Rp 400 miliar. “Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dikurangi transfer, tidak banyak. Kalau Dana Alokasi Umum juga berkurang,” ucapnya.
Ketika ditanya awak media terkait kondisi jalan batubara, Bursah mengungkapkan, Desember selesai tidak boleh lagi jalan umum. “Intinya Januari insya Allah tidak ada lagi berat batubara melewati jalan negara,” tandasnya.
Ditempat yang sama, Bupati Muara Enim, H. Edison, S.H., M.Hum., dari rapat hari ini sudah disampaikan usulan dari Muara Enim dan sudah banyak diterima terutama potensi daerah.
“Kemudian pajak kendaraan bermotor mungkin nanti akan kita sisir satu persatu by name by address. Kadi mungkin melibatkan banyak pihak seperti RT mendata setiap lingkungan. Karena kendaraan dari 300.000 ribu cuman 90.000 ribu yang bayar itu di Muara Enim,” katanya.
Ketika ditanya awak media PAD Muara Enim, Edison menjelaskan, PAD Muara Enim Rp 405 miliar, itu termasuk minerba, transfer dana bagi hasil. Untuk DAK dan DAU berubah total banyak
“Harapannya semua aspirasi kawan-kawan tadi setelah dicatat tim pak Gubernur bisa disampaikan ke pemerintah pusat. Tujuannya supaya pemerintah pusat bisa bersifat bersikap adil. Walaupun efisiensi jangan drastis. Karena kita punya janji politik ke masyarakat,” bebernya.
“Bagaimana kita membangun. Masyarakat tidak mau tau, jalan mau dibangun, rumah sakit mau dibangun. Mereka tidak mau tahu ada efisiensi atau tidak. Jadi akhirnya bupati dan walikota yang menjadi sasaran,” pungkasnya.
(Sumber Humas Pemprov Sumsel/R)
