“Masih banyak ruang lain yang bisa dimanfaatkan tanpa harus mengubah wajah kantor Pemkot,” katanya.
Ferry juga menyinggung pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang sebesar Rp485 miliar. Menurutnya, kebijakan pembangunan gedung yang tidak prioritas di tengah efisiensi anggaran akan berdampak pada terhambatnya pembangunan infrastruktur kota.
“Ketika anggaran difokuskan pada proyek yang tidak esensial, maka pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat bisa terabaikan,” ujar Ferry.
