foto :Ketua dan Wakil Ketua DPRD dan Wabup Pali
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD PALI H. Ubaidillah, S.H., didampingi Wakil Ketua I H. Kristian, S.M., dan Wakil Ketua II Firdaus Hasbullah, S.H., M.H. Turut hadir Wakil Bupati PALI Iwan Tuaji, S.H., jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten, serta para camat se-Kabupaten PALI.
Sebelum sidang dimulai, Sekretaris DPRD PALI Darmawi, M.Si., membacakan daftar hadir anggota dewan. Dari total 30 anggota DPRD, sebanyak 16 orang hadir, sehingga rapat dinyatakan memenuhi kuorum.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati PALI Iwan Tuaji menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas pandangan dan saran yang diberikan terhadap R-APBD Tahun Anggaran 2026. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Daerah akan menindaklanjuti masukan tersebut secara profesional dan proporsional.
“Kami sependapat dengan pandangan Fraksi PAN terkait pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN. Pemerintah Daerah berkomitmen melaksanakan pemberian TPP secara profesional, transparan, dan akuntabel, dengan memperhatikan kinerja ASN serta kemampuan keuangan daerah agar tidak membebani fiskal,” ujar Wabup Iwan Tuaji.
Selain itu, Wabup juga menanggapi isu dugaan kecurangan dalam rekrutmen tenaga kerja di PT Pelita Wira Sejahtera (PWS). Ia menjelaskan bahwa proses seleksi telah dilakukan sesuai prosedur melalui tahapan administrasi, wawancara, hingga praktik lapangan.
“Seleksi dilakukan secara terbuka, dan hasilnya sebanyak 22 orang dinyatakan lulus, terdiri dari 11 operator vacuum truck dan 11 helper, seluruhnya merupakan warga ber-KTP PALI,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD PALI H. Ubaidillah, S.H., menyampaikan bahwa setelah penyampaian jawaban Bupati, pembahasan akan dilanjutkan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan komisi-komisi DPRD yang bermitra dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Pembahasan lanjutan akan dilakukan dalam rentang waktu dua minggu ke depan agar seluruh masukan dapat dikaji bersama sebelum penetapan APBD 2026,” tutur Ubaidillah.
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian penting dari tahapan pembahasan R-APBD 2026, yang diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada kepentingan masyarakat Kabupaten PALI.
(Adv-01/DPRD Pali)
