Komisi II juga mendorong Bapenda untuk tidak hanya mengandalkan digitalisasi layanan, tetapi memperkuat langkah penegakan di lapangan. Sinergi dengan Dinas Perhubungan dan kepolisian dinilai penting untuk menekan angka penunggakan pajak.
Selain itu, pemanfaatan aplikasi Siguntang diminta lebih dioptimalkan sebagai instrumen deteksi wajib pajak yang belum patuh, sehingga proses penagihan dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif.
Sementara itu, Kepala Bapenda Palembang, M. Raimon Lauri, menyebut kunjungan kerja tersebut menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan langkah antara eksekutif dan legislatif dalam meningkatkan PAD.
“Kami terus melakukan pemutakhiran data dan memperkuat sistem, termasuk melalui program ‘Bapenda Go Online’,” katanya.
Saat ini, tingkat kepatuhan opsen PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tercatat berada di kisaran 36,50 persen. Bapenda menargetkan peningkatan melalui penguatan digitalisasi layanan, pengawasan lebih ketat, serta percepatan penagihan piutang pajak.
Ke depan, Bapenda juga akan mengoptimalkan seluruh sektor pajak daerah, tidak hanya dari kendaraan bermotor, guna mendorong peningkatan PAD secara menyeluruh.
DPRD mengingatkan, tanpa peningkatan kepatuhan masyarakat, target pembangunan daerah berpotensi terhambat. Pajak tetap menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan Kota Palembang.
