3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Selain itu, Bupati juga menekankan peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama pada sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, keselamatan masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan.
“Kami akan memastikan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan dapat diterjemahkan ke dalam pemecahan masalah nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami sadar pembangunan yang kita hadapi semakin penuh tantangan, untuk itu kita perkuat komitmen bersama,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga akan memperkuat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026–2027 yang menekankan pada penyiapan program perlindungan dan penanggulangan kemiskinan secara partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi masyarakat.
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Banyuasin tersebut turut dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD, para anggota dewan, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, serta sejumlah pihak terkait. (Julyo)
