Dalam kesempatan itu, HD menjelaskan bahwa skema KUR yang disalurkan memiliki variasi plafon mulai dari Rp50 juta, Rp200 juta, hingga Rp500 juta, disesuaikan dengan pengajuan dan hasil penilaian pihak perbankan. “Program ini merupakan upaya nyata pemerintah untuk mendorong perekonomian melalui sektor UMKM agar terus tumbuh dan berdaya saing,” ujar HD.
Meski demikian, HD menekankan bahwa permodalan bukan satu-satunya solusi untuk mengembangkan UMKM. “Yang paling penting adalah keterampilan berwirausaha. Modal bisa diberikan, tapi tanpa keterampilan, usaha sulit berkembang,” tegas HD.
Selain keterampilan, pemasaran juga menjadi faktor kunci. Menurutnya, jika pasar terbuka luas, maka akses permodalan akan mengikuti.
“Setelah penyaluran, perlu ada edukasi dan pelatihan. Jangan sampai debitur menganggap pinjaman ini sebagai hibah”, saran HD.
Ia juga menyoroti persoalan tingginya kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) di sektor UMKM yang sebagian disebabkan oleh minimnya literasi keuangan. Untuk itu, ia meminta perbankan bersama OJK dan BI meningkatkan pendampingan serta edukasi kepada debitur agar memahami hak dan kewajiban mereka sebagai nasabah.
Herman Deru menambahkan bahwa di tengah keterbatasan APBD, pertumbuhan ekonomi daerah harus digerakkan oleh sektor riil dan partisipasi masyarakat pelaku usaha.
