Politisi PAN itu juga menekankan bahwa DPRD PALI berkomitmen penuh dalam memperjuangkan nasib para tenaga honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik di daerah.
“Kami tidak hanya mendengar, tapi ikut mengawal hingga ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Apa yang diperjuangkan para honorer adalah amanah yang harus kami jaga,” tegasnya.
Tak hanya mendesak penganggaran, DPRD juga meminta agar nama-nama honorer tersebut masuk dalam database resmi BKN sebagai bentuk validasi dan transparansi.
Langkah ini menjadi momentum penting dalam memperbaiki sistem kepegawaian di lingkungan Pemkab PALI, sekaligus memberikan keadilan bagi mereka yang telah lama mengabdi tanpa status yang pasti. Pemerintah daerah pun diharapkan segera menindaklanjuti rekomendasi DPRD agar proses pengangkatan dapat berjalan mulus sesuai regulasi yang berlaku.
Nanda
